Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur menutup seluruh kawasan lokalisasi dianggap sebagai salah satu kebijakan sosial paling berani di Indonesia. Namun di balik ketegasan itu, terdapat cerita panjang tentang kehidupan masyarakat, perubahan sosial, serta dinamika ekonomi yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Kebijakan ini bukan sekadar tentang menutup pintu-pintu rumah bordil, tetapi juga tentang bagaimana sebuah sistem sosial dirombak total, dan ribuan orang harus menata ulang hidup mereka setelahnya.
“Menutup lokalisasi memang bisa dilakukan dalam semalam, tetapi membangun kehidupan baru bagi ribuan orang yang pernah terlibat di dalamnya membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang.”
Awal Mula Kebijakan Penutupan Lokalisasi di Jawa Timur
Langkah pemerintah Jawa Timur untuk menutup kawasan prostitusi tidak lahir secara tiba-tiba. Sejak awal 2010-an, perbincangan mengenai dampak sosial dan moral dari keberadaan lokalisasi sudah menjadi isu publik. Data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencatat, pada tahun 2010 terdapat lebih dari 47 kawasan lokalisasi dengan sekitar 7.000 lebih pekerja seks komersial (PSK) tersebar di berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Kediri, Pasuruan hingga Lumajang.
Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011, yang menugaskan seluruh bupati dan wali kota untuk mulai melakukan langkah-langkah penutupan di wilayah masing-masing. Fokus utamanya adalah menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan bermoral, sekaligus mendorong rehabilitasi sosial bagi mereka yang terdampak.
Namun yang menarik, kebijakan tersebut bukan hanya soal moralitas, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama untuk menekan penularan penyakit menular seksual.
“Kebijakan sosial tanpa fondasi kesehatan dan ekonomi hanya akan menjadi slogan moral yang sulit diterapkan di lapangan.”
Gang Dolly dan Simbol Perubahan Besar di Jawa Timur
Tidak dapat dipungkiri, Gang Dolly di Surabaya menjadi ikon dari perjalanan panjang penutupan lokalisasi di Jawa Timur. Kawasan yang dahulu dikenal sebagai lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu akhirnya resmi ditutup pada 18 Juni 2014 oleh Wali Kota Surabaya kala itu, Tri Rismaharini.
Penutupan Dolly menjadi momentum besar karena bukan hanya menutup sebuah kawasan prostitusi, tetapi juga mengubah wajah sosial Kota Surabaya. Pemerintah kota melakukan berbagai pendekatan: mulai dari pemberian modal usaha kepada mantan PSK, pembinaan keterampilan kerja, hingga mengubah kawasan Dolly menjadi kampung wisata tematik dan sentra ekonomi kreatif.
Namun, perubahan tersebut tidak serta-merta berjalan mulus. Banyak warga sekitar yang semula hidup dari aktivitas lokalisasi—mulai dari penjual makanan, tukang laundry, hingga pemilik indekos—harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang signifikan.
“Tidak semua orang di Dolly adalah pelaku utama prostitusi, banyak di antara mereka hanya bagian dari ekosistem ekonomi yang hidup karena adanya aktivitas di sana.”
Proses Penutupan: Dari Kebijakan Hingga Implementasi di Lapangan
Proses penutupan lokalisasi di Jawa Timur tidak bisa disebut mudah. Ada serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, koordinasi antarinstansi, pembinaan sosial, hingga evaluasi pascapenutupan.
Salah satu pendekatan yang ditempuh adalah menyediakan program pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, hingga usaha mikro. Pemerintah juga memberikan bantuan modal bagi mantan PSK dan warga terdampak untuk membuka usaha mandiri.
Contohnya, di Mojokerto, kawasan Balong Cangkring yang dulu menjadi salah satu lokalisasi terbesar akhirnya ditutup pada 29 Mei 2016, dan menjadi simbol berakhirnya seluruh lokalisasi resmi di Jawa Timur. Pemerintah setempat bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial untuk mengarahkan warga terdampak agar tidak kembali ke dunia lama.
Namun di sisi lain, ada juga yang menilai program-program tersebut belum sepenuhnya efektif. Banyak mantan PSK yang mengaku sulit beradaptasi dengan kehidupan baru karena keterbatasan keterampilan dan stigma sosial dari masyarakat sekitar.
Dampak Sosial Setelah Penutupan Lokalisasi
Penutupan lokalisasi memang membawa efek domino yang sangat luas. Dari sisi sosial, kawasan sekitar yang dulunya identik dengan prostitusi kini menjadi lebih aman dan layak bagi anak-anak untuk tumbuh. Banyak warga yang merasa lingkungan mereka kini lebih bersih dan religius.
Namun dari sisi ekonomi, efeknya justru terasa berat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, terutama mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di sekitar lokalisasi. Para pemilik warung, jasa transportasi, hingga penyewa rumah kehilangan pelanggan tetap.
Beberapa daerah kemudian mengajukan program kompensasi ekonomi, seperti bantuan modal usaha kecil dan pelatihan UMKM, namun tidak semua berjalan efektif. Dalam banyak kasus, hanya sebagian kecil yang berhasil mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.
“Kehidupan pascapenutupan seharusnya menjadi fase pembinaan, bukan sekadar ‘selesai tugas’. Jika tidak, mereka yang kehilangan pekerjaan bisa saja kembali ke jalan lama dengan cara yang lebih tersembunyi.”
Fenomena Prostitusi Online Setelah Lokalisasi Ditutup
Meski secara administratif Jawa Timur dinyatakan “bebas lokalisasi”, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prostitusi tidak benar-benar hilang. Fenomena prostitusi online mulai muncul sebagai bentuk baru dari perdagangan seks.
Melalui aplikasi media sosial, grup WhatsApp, hingga platform digital tertentu, praktik tersebut berpindah dari ruang terbuka menjadi ruang tertutup yang lebih sulit diawasi. Aparat kepolisian mencatat beberapa kasus penangkapan mucikari online yang ternyata melibatkan mantan pekerja dari kawasan lokalisasi yang sudah ditutup.
Dengan kata lain, kebijakan penutupan lokalisasi memang efektif menghapus wajah fisiknya, tetapi tidak serta-merta menghapus praktik sosialnya. Transformasi perilaku ini menandakan bahwa akar masalah prostitusi bukan hanya pada lokasi, melainkan pada faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan.
“Selama akar ekonomi dan ketimpangan sosial belum diselesaikan, prostitusi akan selalu menemukan jalannya, entah di gang sempit atau di layar ponsel.”
Studi Kasus Beberapa Lokalisasi Besar di Jawa Timur
1. Gang Dolly – Surabaya
Seperti disebutkan sebelumnya, Gang Dolly adalah simbol perjuangan melawan praktik prostitusi terorganisir di Indonesia. Setelah ditutup, pemerintah mengubah kawasan ini menjadi Kampung Wisata Dolly dengan fokus pada industri batik, olahan makanan, dan produk UMKM.
Namun, sebagian warga mengaku bahwa omzet usaha mereka belum kembali seperti dulu. Butuh waktu panjang agar citra kawasan tersebut benar-benar berubah menjadi destinasi wisata positif.
2. Kedung Banteng – Ponorogo
Kawasan ini dikenal sebagai salah satu lokalisasi tertua di Ponorogo. Setelah penutupan, warga dan mantan PSK mendapatkan pelatihan keterampilan, tetapi tidak sedikit yang kembali bekerja ke luar kota karena kesulitan ekonomi. Beberapa bahkan kembali ke dunia lama secara sembunyi-sembunyi.
3. Balong Cangkring – Mojokerto
Lokalisasi yang dulunya cukup ramai dengan aktivitas ekonomi malam kini sudah berubah menjadi kawasan permukiman biasa. Namun sejumlah rumah bekas wisma masih dibiarkan kosong karena belum ada pembeli atau investor baru yang tertarik mengelolanya.
Tantangan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Mantan PSK
Salah satu tantangan terbesar pascapenutupan lokalisasi adalah proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial. Banyak mantan PSK mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan karena stigma sosial dan minimnya keterampilan.
Pemerintah telah menggandeng sejumlah lembaga sosial dan kelompok keagamaan untuk membantu rehabilitasi psikologis dan spiritual. Namun, tingkat keberhasilannya masih bervariasi. Sebagian berhasil membuka usaha kecil seperti salon, warung makan, atau kerajinan tangan, tetapi banyak juga yang kembali ke kota besar dan bekerja secara informal tanpa pengawasan.
“Rehabilitasi sosial bukan hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi memulihkan harga diri dan memberi mereka arah hidup baru.”
Peran Masyarakat dalam Proses Transformasi
Masyarakat sekitar kawasan lokalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program ini. Tanpa dukungan sosial, mantan PSK akan sulit kembali berbaur. Sejumlah daerah bahkan membuat program adopsi sosial, di mana warga membantu memberikan pekerjaan atau pelatihan bagi mereka yang baru keluar dari dunia prostitusi.
Di sisi lain, masih ada masyarakat yang menolak keberadaan mereka dengan alasan moralitas. Sikap seperti ini justru memperlebar jarak sosial dan menghambat proses integrasi. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan sangat krusial dalam membangun jembatan sosial pascapenutupan.
“Kita sering ingin melihat perubahan, tapi lupa bahwa perubahan tidak akan berhasil tanpa empati.”
Evaluasi dan Refleksi atas Kebijakan Penutupan Lokalisasi
Secara administratif, Jawa Timur memang berhasil menuntaskan penutupan seluruh lokalisasi pada tahun 2016. Namun, keberhasilan administratif bukan berarti keberhasilan sosial.
Dalam banyak laporan, pemerintah masih dihadapkan pada tantangan transformasi ekonomi lokal. Banyak warga yang belum mampu menyesuaikan diri dengan pola usaha baru. Di sisi lain, prostitusi digital menjadi tantangan baru yang jauh lebih kompleks karena melibatkan teknologi dan jaringan yang sulit dilacak.
Meski begitu, keberanian pemerintah daerah menutup lokalisasi tetap patut diapresiasi. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam memperbaiki moralitas publik dan melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan sosial.
Harapan Baru dan Arah ke Depan
Setelah hampir satu dekade kebijakan penutupan diberlakukan, kini fokus utama harus bergeser dari sekadar menutup menjadi membangun sistem sosial yang berdaya. Pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan dukungan sosial harus menjadi prioritas agar mereka yang terdampak dapat berdiri di atas kaki sendiri.
Selain itu, literasi digital dan pengawasan dunia maya perlu diperkuat untuk mencegah munculnya praktik prostitusi online yang semakin marak.
“Kebijakan tegas tanpa keadilan sosial hanya akan meninggalkan luka. Tapi kebijakan yang manusiawi akan melahirkan harapan.”
Akhir Cerita yang Masih Terus Ditulis
Penutupan lokalisasi di Jawa Timur bukanlah akhir dari cerita panjang perjuangan sosial di provinsi ini. Justru, ini adalah bab awal dari upaya menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan berdaya.
Jawa Timur telah memberi contoh bahwa keberanian politik bisa mengubah peta sosial. Namun, pekerjaan terbesar tetap ada di tangan masyarakat: bagaimana menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan kesempatan baru bagi mereka yang pernah hidup di sisi gelap dunia sosial.
Karena pada akhirnya, keberhasilan sejati bukan diukur dari berapa banyak pintu lokalisasi yang ditutup, tetapi seberapa banyak kehidupan yang berhasil dibuka kembali.
“Yang paling penting bukan menutup jalan dosa, tapi membuka jalan baru bagi mereka yang ingin kembali ke cahaya.”
