Sistem pemerintahan Indonesia tidak hadir begitu saja. Ia lahir melalui proses panjang yang penuh perdebatan, kompromi dan tarik menarik kepentingan di antara tokoh bangsa. Dari masa kolonial hingga Indonesia merdeka, konsep sistem pemerintahan terus mengalami perubahan. Para pendiri bangsa harus menentukan bentuk pemerintahan yang paling sesuai dengan karakter sosial, budaya dan politik masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
“Merancang sistem pemerintahan adalah pekerjaan besar karena di situlah masa depan bangsa dipertaruhkan.”
Warisan Kolonial yang Membentuk Kerangka Awal Tata Pemerintahan
Sebelum Indonesia merdeka, pengalaman panjang di bawah kolonialisme Belanda memberi gambaran awal tentang bagaimana administrasi pemerintahan bekerja. Belanda menerapkan pemerintahan terpusat dengan struktur birokrasi yang kaku. Model ini, meski represif, menjadi dasar bagi pembentukan sistem birokrasi Indonesia kelak.
Pada masa Hindia Belanda, terdapat jabatan gubernur jenderal yang memiliki kekuasaan sangat besar. Di bawahnya terdapat pemerintahan daerah yang dikontrol penuh oleh pejabat kolonial. Sistem ini menanamkan tradisi administrasi yang teratur tetapi juga sangat hierarkis.
Ketika Indonesia merdeka, sebagian struktur birokrasi kolonial tetap digunakan karena tidak mungkin mengganti seluruh sistem secara mendadak. Warisan ini masih terlihat dalam cara birokrasi bekerja hingga hari ini.
Sidang BPUPKI dan Perdebatan Besar tentang Bentuk Pemerintahan
Perjalanan menuju sistem pemerintahan Indonesia dimulai dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Di sana, para tokoh bangsa berdiskusi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan dan dasar negara.
Perdebatan berlangsung intens. Sebagian tokoh menginginkan Indonesia berbentuk republik, sementara sebagian lain mempertimbangkan bentuk pemerintahan parlementer. Ada pula diskusi mengenai pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Tokoh seperti Soekarno dan Hatta mendorong model pemerintahan presidensial agar Indonesia memiliki pemimpin yang kuat untuk menjaga stabilitas pascakemerdekaan. Namun penggunaan sistem presidensial saat itu juga bercampur dengan unsur parlementer, sehingga menciptakan sistem hybrid yang rumit.
Sejak awal, para pendiri bangsa sadar bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus mencerminkan kondisi bangsa yang multikultural dan wilayah yang sangat luas.
Proklamasi 1945 dan Penetapan UUD 1945 sebagai Fondasi Pemerintahan
Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia resmi mengadopsi Undang Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan sistem pemerintahan. UUD 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial.
Namun implementasinya tidak sepenuhnya presidensial. Pasal pasal dalam UUD 1945 memberikan ruang besar kepada presiden untuk menjalankan pemerintahan, tetapi DPR juga memiliki peran tertentu. Karena itu, banyak ahli menilai bahwa sistem awal Indonesia merupakan campuran antara presidensial dan parlementer.
“UUD 1945 adalah kompromi besar di tengah situasi politik yang sangat mendesak.”
Perubahan Sistem Menjadi Parlementer pada 1945 hingga 1959
Tidak lama setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi parlementer. Hal ini terjadi pada November 1945 ketika Maklumat Wakil Presiden mengubah konsep kekuasaan eksekutif.
Perubahan ini membuat presiden tidak lagi memegang kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Kekuasaan beralih ke perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Kabinet menjadi bertanggung jawab kepada parlemen dan bukan kepada presiden.
Inilah masa ketika Indonesia mengalami pergantian kabinet berkali kali. Instabilitas politik meningkat karena banyak partai politik memiliki kekuatan besar namun tak mudah mencapai kompromi.
Meskipun pengaturan ini dianggap lebih demokratis, efektivitas pemerintahan menjadi berkurang.
Pemilu 1955 dan Eksperimen Demokrasi yang Rumit
Pemilu pertama pada 1955 merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu ini bertujuan membentuk DPR dan Konstituante. Hasil pemilu menunjukkan bahwa tidak ada partai yang dominan, sehingga sistem koalisi menjadi tak terhindarkan.
Konstituante memiliki tugas besar merumuskan konstitusi baru yang dapat menggantikan UUD 1945. Namun diskusi panjang yang berlangsung bertahun tahun tidak membuahkan hasil. Perbedaan ideologi antar partai semakin tajam.
Ketidakmampuan Konstituante mencapai kesepakatan membuat sistem pemerintahan Indonesia berjalan tanpa arah yang jelas. Situasi ini kemudian memicu ketegangan politik dan ketidakstabilan nasional.
Dekrit Presiden 1959 dan Kembalinya UUD 1945
Ketika perdebatan di Konstituante menemui jalan buntu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali berlakunya UUD 1945.
Dengan keputusan tersebut, Indonesia kembali ke sistem pemerintahan presidensial. Namun dalam praktiknya, Soekarno menjalankan konsep Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden. Lembaga lembaga negara seperti DPR mengalami penyusutan fungsi.
Demokrasi terpimpin membuat sistem pemerintahan bersifat sangat terpusat. Presiden menjadi pusat kekuasaan dan keputusan penting negara.
Sistem ini bertahan hingga tumbangnya Soekarno pada 1966.
Orde Baru dan Penguatan Sistem Presidensial yang Sangat Terpusat
Ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan, ia mempertahankan UUD 1945 tetapi menjalankan pemerintahan dengan interpretasi yang jauh lebih terpusat. Orde Baru menjadi era ketika kekuasaan eksekutif berada pada titik tertinggi.
Presiden Soeharto mengendalikan birokrasi, militer, partai politik hingga kebijakan ekonomi. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru disebut presidensial tetapi memiliki unsur otoritarian yang kuat.
Partai politik dipaksa menyederhanakan diri menjadi tiga. DPR menjadi lembaga formalitas yang tidak memiliki kekuatan nyata. Pemilu dilakukan secara rutin tetapi sudah terstruktur agar hasilnya mendukung pemerintah.
“Inilah masa ketika sistem pemerintahan tampak stabil namun dikendalikan secara ketat dari satu pusat kekuasaan.”
Reformasi 1998 dan Amandemen Besar UUD 1945
Reformasi menjadi titik balik besar dalam pembentukan sistem pemerintahan modern Indonesia. Setelah Soeharto lengser, tuntutan perubahan sistem politik menguat. Masyarakat menginginkan negara yang lebih terbuka, demokratis dan memiliki pembagian kekuasaan yang jelas.
Amandemen UUD 1945 dilakukan empat kali antara tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini sangat besar dan mengubah hampir seluruh sistem pemerintahan.
Beberapa hasil penting dari amandemen adalah pembatasan masa jabatan presiden, pemilihan presiden secara langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan DPR dan DPD, serta otonomi daerah yang lebih luas.
Sistem pemerintahan Indonesia pun berubah menjadi presidensial murni dengan mekanisme checks and balances lebih jelas.
Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Modern Indonesia
Setelah amandemen, pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan menjadi lebih seimbang. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden, legislatif pada DPR dan DPD, sementara yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi dapat membubarkan DPR. Sebaliknya, DPR memiliki hak untuk mengajukan pemakzulan jika presiden melanggar hukum. Hubungan ini menciptakan mekanisme pengawasan yang saling mengontrol.
Selain itu, keberadaan MK memperkuat supremasi konstitusi. MK berwenang menguji undang undang dan menyelesaikan sengketa politik.
Komposisi ini membuat sistem pemerintahan Indonesia lebih stabil dibanding masa sebelumnya.
Otonomi Daerah dan Perubahan Struktur Pemerintahan Lokal
Salah satu perubahan terbesar setelah reformasi adalah pemberlakuan otonomi daerah yang luas. Otonomi daerah memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri.
Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. DPRD memiliki fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat daerah. Hal ini menciptakan dinamika politik lokal yang sangat berbeda dengan masa Orde Baru yang sangat terpusat.
Otonomi daerah membawa dampak positif berupa percepatan pembangunan di beberapa wilayah. Namun juga menimbulkan tantangan baru seperti polarisasi politik lokal dan munculnya dinasti politik.
Peran Partai Politik dalam Pembentukan Sistem Pemerintahan
Partai politik memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka menjadi penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan negara. Pasca reformasi, partai politik memiliki ruang lebih terbuka untuk berkembang.
Namun peran partai politik sering dikritik karena kurang mampu menjalankan fungsi kaderisasi secara baik. Banyak keputusan strategis partai masih dipengaruhi elite tertentu.
Meski demikian, partai politik tetap menjadi elemen utama dalam pembentukan pemerintahan karena presiden membutuhkan dukungan legislatif untuk menjalankan kebijakan.
Perkembangan Sistem Pemerintahan di Era Digital
Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pemerintahan Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Media sosial menjadi alat baru bagi rakyat untuk mengawasi pemerintah. Transparansi meningkat karena informasi lebih mudah diakses.
Namun perkembangan ini juga menimbulkan tantangan seperti penyebaran hoaks, manipulasi opini dan polarisasi politik. Sistem pemerintahan harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman agar tetap fungsional.
“Teknologi bisa menjadi penopang demokrasi, tetapi juga bisa menjadi tantangan baru jika tidak dikelola dengan bijak.”
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebagai Model Hybrid yang Unik
Jika dibandingkan dengan negara lain, sistem pemerintahan Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia mengadopsi sistem presidensial tetapi memiliki elemen elemen khas lokal seperti musyawarah, peran lembaga adat dan karakter kepemimpinan kolektif.
Selain itu, keberagaman budaya membuat implementasi kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Inilah yang membuat sistem pemerintahan Indonesia menjadi model hybrid yang terus berkembang.
Melalui perjalanan panjang yang penuh dinamika, Indonesia berhasil membentuk sistem pemerintahan yang mencerminkan identitas nasional sekaligus mengikuti standar demokrasi modern.
