Saatnya Mencari Caleg Bersih

Jumat, 19 Juli 2013  01:12

Saatnya Mencari Caleg Bersih
Surabaya (BM) - Rilis yang dipublikasikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sangatlah informatif. Antara lain, ICW dan JPPR mengingatkan bahwa ketika masuk ke dalam bilik suara atau tempat pemungutan suara (TPS), 9 April 2014 nanti, masyarakat akan lebih mudah menentukan pilihannya.

Berdasarkan catatan dan hasil pemantauan ICW dan JPPR, terdapat 36 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dewan perwakilan rakyat (DPR) dari 26 daerah pemilihan yang tidak pro pada pemberantasan korupsi. Mereka dapat dikategorikan dalam lima indikator. 

Pertama, politisi yang namanya pernah disebut oleh saksi, terdakwa atau ada dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), turut menerima sejumlah uang dalam sebuah perkara korupsi. Kedua, politisi bekas terpidana perkara korupsi. Ketiga, politisi yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR. Keempat, politisi yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dan, kelima (terakhir), politisi yang mendukung upaya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan komisi antirasuah itu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang perubahan PKPU Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memang secara fundamental tidak mengatur apa yang telah dirilis oleh ICW dan JPPR.

PKPU tersebut hanya mengatur terkait administrasi saja. Contohnya, aleg haruslah warga negara Indonesia (WNI) dan sudah dianggap cukup umur, yaitu 21 tahun. Caleg haruslah berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Caleg yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif. Mereka telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadual waktu pendaftaran dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang) dan seterusnya.

Jadi, sangatlah wajar jika ada calon anggota legislatif keberatan atau menolak untuk dipublikaskan curriculum vitae (CV) atau daftar riwayat hidupnya. Mereka takut jika dipublikasikan rakyat tidak akan memilih karena sudah ketahuan 'belangnya' sehingga lebih baik disembunyikan dan disimpan rapat-rapat dalam karung.

Tidak dimasukannya aturan yang mewajibkan para caleg mempublikasikan CV, tentunya akan membuat rakyat kesulitan dalam memilih atau menilai wakilnya, mana yang pro terhadap aspirasi rakyat dan mana yang tidak pro terhadap aspirasi rakyat?

Kesulitan itu tentu akan berdampak dengan meningkatnya angka golongan putih (golput) di Pemilu 2014 nanti. Pasalnya, rakyat hanya mengenal para caleg incumbent yang sudah diketahui kebusukannya, meskipun tidak semuanya busuk. Akan tetapi rakyat akan apatis karena tidak mengenal dan tidak tahu track recorddari caleg tersebut.

Oleh karena itu, seekor kucing tak boleh disimpan rapat-rapat dalam karung, karung harus dibuka agar pemilih bisa melihat, ini jenis kucing apa dan warna apa, sehingga pemilih tahu apa yang dibutuhkan di rumah atau negeri ini.  Meskipun ICW dan JPPR sudah mempublikasikan daftar nama-nama para politisi yang tidak pro terhadap pemberantasan korupsi dan membuka karung seluas-luasnya.

Ternyata, hal tersebut tidak lantas membuat rakyat mudah menentukan caleg untuk wakil mereka di parlemen nanti. Pasalnya, banyak calon anggota legislatif yang sedikit berhasil untuk terlihat 'cantik' dengan pencitraan yang sudah dibangun di setiap media baik elektronik maupun media cetak.

Memang, sangat sulit mencari 6.637 calon annggota legislatif yang layak, 'bersih' dari segala praktek korupsi dan 'bersih' pula dari tindakan moralitas. dan ini adalah kriteria caleg yang selalu dirindukan oleh publik dan lagi-lagi publik dipaksa untuk mencari tanpa ada petunjuk atau kemudahan dari KPU sebagai penyelenggara.

Kampanye pada dasarnya memiliki peran yang sangat strategis. Pasalnya, sehebat apa pun caleg jika tidak mengkampanyekan dirinya, sudah pasti tidak akan terpilih atau sebaliknya caleg yang biasa-biasa saja jika gencar melakukan kampanye ada kemungkinan akan dipilih oleh rakyat.  Melihat hal tersebut para caleg akhirnya berlomba-lomba untuk membuat dan memasang spanduk, baliho dan alat peraga lainya di setiap jalan bahkan di tempat-tempat tertentu yang dilarang, seperti tempat ibadah, kantor pemerintah, institusi pendidikan, dan rumah sakit. Nama dan foto mereka bahkan tetap dipasang agar caleg tersebut lebih dikenal secara fisik oleh publik.
 
Oleh: Ahmad Halim Penulis adalah staf Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER