Sekjen Dulu, Baru Menteri ESDM

Selasa, 20 Agustus 2013  00:18

Sekjen Dulu, Baru Menteri ESDM
Jakarta (BM) – Duit suap miliaran rupiah di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) diduga kuat mengalir jauh ke sejumlah petinggi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan verifikasi data dan mendalami keterangan tersangka Rudi Rubiandini –Kepala SKK Migas yang dicopot- sebelum menggilir Sekjen ESDM Waryono Karno dan atasannya, Jero Wacik. 
KPK memastikan, pemeriksaan terhadap dua petinggi Kementerian ESDM itu tak lama lagi. Lembaga antirasuah berjanji akan memanggil semua pihak terkait. Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi SP,  penyidik juga mengagendakan pemeriksaan Sekjen ESDM, Waryono Karno. Pemeriksan itu untuk membuktikan apakah uang USD 200 ribu yang ditemukan saat penggeledahan di ruang Sekjen ESDM merupakan pemberian dari PT Kernel Oil atau bukan. 
"Sedang divalidasi, untuk melakukan klarifikasi salah satunya dimintai keterangan, di antaranya soal uang 200 ribu dolar AS ini," jelas Johan di kantornya, Senin (19/8).
 
Yang pasti, penyidik meyakini jika uang tersebut bukanlah dana operasional seperti yang diklaim Jero Wacik. "Ini sepertinya bukan dana operasional, karena sejauh yang saya tahu, seharusnya dana operasional berbentuk mata uang rupia. Karena itu, sepertinya bukan dana operasional," tutur Johan.
Salah satu kunci untuk membuka pandora rangkaian kasus ini adalah tersangka Rudi. Karena itu, Johan meminta Guru Besar ITB itu mau buka-bukaan di depan penyidik soal apapun yang dia ketahui ihwal keterlibatan pihak lain. KPK yakin, Rudi bukan pelaku tunggal. 
"Pelaku korupsi biasanya tidak mungkin sendiri. Kami mengimbau supaya dia bisa memberikan keterangan apa adanya," kata Johan. 
Menurut Johan, hingga kini, Rudi belum mau mengungkap posisinya dalam konstruksi kasus dugaan suap SKK Migas.  "Dia masih memahami kalau dia hanya menerima pemberian," ujar Johan. Padahal jika tidak memberikan keterangan kualitatif, tuduhan suap tunggal bisa dikenakan pada Rudi. 
KPK menggeledah ruangan Sekjen Kementerian ESDM dan menemukan uang senilai 200 ribu dolar AS pada Rabu (14/8) pasca penangkapan Rudi pada Selasa (13/8) malam dengan barang bukti senilai 400 ribu dolar AS. Sedangkan dari rumah mantan Wamen ESDM itu di Jalan Brawijaya, KPK menyita uang senilai 127 ribu dolar Singapura, 90 ribu dolar AS, dan motor berkapasitas mesin besar merek BMW.
 
Dalam pengembangannya, KPK juga menemukan uang 350 ribu dolar AS di kotak penyimpanan milik Rudi di Bank Mandiri, 60 ribu dolar Singapura, 2 ribu dolar AS, dan juga emas kepingan 180 gram dari brankas milik Rudi di kantornya di gedung SKK Migas.
 
Penyidik KPK juga mendapatkan uang 200 ribu dolar di rumah pelatih golf, Deviardi alias Ardi, yang mengantarkan uang 400 ribu dolar AS kepada Rudi dari petinggi PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) terkait kegiatan yang termasuk lingkup atau wewenang SKK Migas.
Ketua KPK Abraham Samad membenarkan lembaganya tengah mengembangkan kasus ini. Penyidik, kata Samad, sedang memverifikasi data dan info dari tersangka Rudi untuk menyeret pihak lain yang terlibat. "Kami masih melakukan verifikasi semua data dan dokumen yang kami dapat dari hasil penyitaan, termasuk juga keterangan para tersangka," kata Ketua KPK, Abraham Samad, Senin (19/8). 
Salah satu yang menjadi fokus KPK saat ini adalah pertemuan rahasia Jero Wacik dengan dua tersangka, Simon Gunawan Tanjaya –bos Kernel Oil- dan kurir suap Deviardi, di sebuah lapangan golf, sebelum penangkapan.
 
"Kita menampung segala macam informasi itu. Dan tentunya, kita akan verifikasi informasi-informasi yang didapat, untuk dapat kita lanjutkan atau tidak," jelasnya.
Info lain yang juga digali dan diverifikasi termasuk surat terbuka yang disebut-sebut pengakuan asli Rudi Rubiandini. Hanya, Samad tak mau publik terlalu cepat menyimpulkan kasus suap di SKK Migas sebelum data benar-benar valid. "Kita tidak boleh (gampang) menyimpulkan agar tidak terlalu prematur," kata Samad.
Sebelumnya, surat pengakuan Rudi beredar di publik sejak kemarin. Dalam surat itu, Rudi mengaku dipaksa mencari dana untuk membantu pembiayaan konvensi Partai Demokrat. Ini mengingat, atasan Rudi ialah Menteri ESDM Jero Wacik yang menjabat Sekretaris Majelis Tinggi di partai binaan Presiden SBY itu.
Dugaan keterkaitan suap dengan konvensi PD ini diperkuat info yang beredar luas bahwa Wisnu Wardhana, salah satu anggota komite konvensi adalah CEO PT Indika Energy yang disebut-sebut induk perusahaan penyuap Rudi Rubiandini Kernel Oil. Suap tersebut untuk memuluskan pemenangan Kernel Oil dalam tender minyak di SKK Migas. Namun Samad belum bisa menjabarkan keterkaitan Wisnu dengan kasus suap ini. 
"Kita belum tahu persis tentang itu. Yang jelas, siapapun dia, jika memang terkait dalam kasus SKK Migas ini, dan jika dibutuhkan keterangannya, maka KPK akan panggil dia," tegasnya.
Selain Wisnu, pihak lain yang dikaitkan dengan rumor suap SKK Migas untuk suksesi konvensi PD adalah Achsanul Kosasih, pengurus DPP partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu. Achsanul mengaku jika memiliki hubungan kerabat dengan salah satu tersangka, Deviardi (Ardi). Kabarnya, Ardi ini juga termasuk kader PD. Namun rumor ini sudah dibantah Achsanul. 
Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana menampik tudingan adanya aliran dana suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini ke konvensi calon presiden Partai Demokrat. Sutan mengatakan pengurus Demokrat mampu membiayai konvensi dari uang urunan. 
"Kami itu sudah biasa urunan, pas KLB (Kongres Luar Biasa) itu kan kami urunan jadi juga tuh acara. Kalau dana kita dipotong untuk konvensi enggak masalah, memangnya orang Demokrat kere-kere? Jadi enggak ada urusan sama suap Rudi," tukas Sutan di Jakarta, Senin (19/8). 
 
Menurut Sutan, banyak pengurus Demokrat yang berlatar belakang sebagai pengusaha dengan kekayaan yang memadai sehingga, lanjutnya, masyarakat tak perlu curiga Partai Demokrat akan mengeruk dana-dana dari sumber yang tidak halal. 
 
Sutan menjelaskan, sejak awal Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta dana konvensi harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga memastikan penggunaan dan sumber dana konvensi akan segera diumumkan ke publik untuk menjamin transparansi.  "Jadi enggak usah curiga-curigalah," kata Ketua Komisi VII ini. (mt/tp/arw)
 

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER