Perang Dingin BNN-Bareskrim Memanas

Sabtu, 06 Juli 2013  00:39

Perang Dingin BNN-Bareskrim Memanas
Jakarta (BM) – Bandar dan produsen narkoba boleh jadi tengah tertawa lebar. Sebab, dua lembaga pemberantas peredaran narkoba, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terlihat sedang berseteru. Perang dingin tersebut ditandai dengan aksi pelaporan yang diduga dilakukan petinggi BNN terhadap penyidik Bareskrim Polri ke Polres Jakarta Timur, Jumat (5/7).

Kecurigaan sejumlah pihak muncul karena laporan ini dilakukan setelah Deputi BNN, Irjen Benny J Marmoto, dilaporkan seorang wanita ke Mabes Polri.

Laporan tersebut dilakukan dua petugas keamanan Kantor BNN, Kamis (4/7) malam sekitar Pukul 23.00 WIB. Kedua pelapor yang terlihat mengenakan seragam keamanan itu menenteng sebuah bungkusan yang diduga sebagai barang bukti. Sayangnya, saat dimintai konfirmasi, keduanya hanya melambaikan tangan dan bergegas meninggalkan Mapolres Jaktim.

Pelaporan ini diduga kuat terkait aksi penyidik Bareskrim yang masuk ke Markas BNN tanpa permisi, bahkan cenderung memaksa pada Kamis (4/7) sore. Beberapa sumber menyebutkan jika kedatangan penyidik tersebut ke BNN terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang oleh Benny J Marmoto seperti yang dilaporkan ke Bareskrim.

Berdasar pengakuan sumber di BNN, penyidik Bareskrim yang datang ke Kantor BNN di kawasan Cawang Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB langsung menggeledah beberapa ruangan. Beberapa saat kemudian, dia keluar dengan membawa barang yang diduga merupakan rekaman CCTV di ruangan yang sudah digeledahnya.

“Dia terlihat keluar membawa bukti rekaman CCTV,” ujar sumber ini sesuai laporan yang dia peroleh dari petugas keamanan Kantor BNN. Hanya, ia enggan membeber identitas penyidik yang nyelonong masuk ke Kantor BNN tersebut.

Namun, seorang petugas Keamanan BNN, Agam, membantah ada kejadian seorang penyidik Bareskrim  melakukan penggeledahan. "Tidak ada kejadian apa-apa," katanya.

Kapolres Jaktim,  Kombes Pol Mulyadi Kaharni  membenarkan dua satpam itu melapor ke markasnya. Namun laporannya tak bisa diproses lantaran tidak memiliki bukti kuat. "Sempat mau melaporkan, tapi nggak jadi buat laporan," ujar Mulyadi usai memusnahkan ribuan miras di Polsek Pulogadung, Jumat (5/7).

Menurut Mulyadi, petugas BNN memang sempat datang ke Mapolres Jaktim pada Kamis (4/7) malam. Tapi belakangan setelah diperiksa, petugas BNN itu tak bisa menunjukkan bukti bahwa penyidik Bareskrim itu mencuri dokumen. "Mereka tidak punya saksi dan barang bukti tidak ada," tuturnya.

Terkait adanya dokumen BNN yang disita penyidik Bareskrim seperti pengakuan petugas pengamanan tadi, Mulyadi pun mengaku tidak tahu pasti. "Laporan dokumen yang diambil, tapi dokumennya apa kita juga tidak tahu," tuturnya.

Sementara Mabes Polri, -terlepas benar atau tidaknya pengakuan satpam tadi- pun terkesan membela aksi penyidik yang masuk ke Kantor BNN secara paksa.

"Penyidikan kan terbuka. Penyidik bisa ke BNN melakukan klarifikasi. Klarifikasi kan bukan perbuatan yang melawan hukum, cuma saya kan belum tahu apa yang dilaporkan, baru tadi malam kan kejadiannya," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny Sompie di kantornya, Jakarta, Jumat (5/7).

Walau begitu, Ronny tak berani memastikan apakah benar ada penyidik Bareskrim yang masuk ke Kantor BNN tanpa permisi pada Kamis sore. Demikian pula soal pengaduan dua satpam BNN ke Polres Jaktim, ia mengaku belum menerima laporan.

"Kalau katakanlah masuk, mungkin bisa perbuatan tidak menyenangkan, laporan pidana apa. Kan saya juga belum tahu," ujarnya. Namun yang pasti, Ronny menegaskan bahwa tidak ada perseteruan antara Bareskrim Mabes Polri dengan BNN. Ronny menjelaskan, tidak ada benang merah kuat yang menunjukkan adanya perseteruan jika hanya berdasar laporan seseorang atas penanganan BNN kepada Bareskrim dengan pengaduan  satpam BNN terhadap salah seorang penyidik ke Polres Jaktim.

"Itu kan asumsi, saya kira tidak ada kaitan. Kalau ada pidana pasti dilayani. Kalau tidak ada pidana ya kita hentikan. Polisi kan tidak bisa menolak laporan," tegas Ronny.

Ronny menjelaskan, kalaupun ada orang yang melaporkan pejabat BNN ke Bareskrim Polri maka kasusnya tidak ditangani Direktorat Narkoba. Kasus itu merupakan wewenang Direktorat Pidana Umum, terutama bila berkaitan dengan pemblokiran rekening.

"Dari berita yang saya baca itu kan sudah dikoordinasikan antara BNN, Bareskrim, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Ronny.

Ronny juga mendapat informasi sudah dilakukan gelar perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus itu. "Untuk penyidikannya maka rekeningnya diblokir. Yang punya wewenang itu PPATK," tutur Ronny.

Karena itu, ia mengklarifikasi bahwa tidak ada perseteruan antara BNN dengan Bareskrim Mabes Polri. "Iya, nggak ada permasalahan. Karena kawan-kawan kita di BNN tidak ada permasalahan antara Direktorat Bareskrim Polri dengan BNN," terangnya.
Penegasan Kadiv Humas Polri dan isu perseteruan dua lembaga negara tersebut mencuat dari adanya dugaan pemerasan oleh Deputi Pemberantasan Narkotika BNN, Benny Marmoto, terhadap pengusaha mata uang asing bernama Helena.

Perempuan yang disebut-sebut dekat dengan perwira di Bareskrim itu pun langsung melaporkan tindakan Benny. Helena yang memiliki usaha jasa penukaran mata uang asing itu melaporkan Benny karena dianggap menyalahgunakan wewenang.

Dari dokumen laporan yang diperoleh wartawan, pelaporan dilakukan 28 Juni 2013 dengan Nomor TBL/288/VI/2013/Bareskrim. Dalam bukti laporan yang telah difotokopi itu, Benny dilaporkan dengan sangkaan pasal Tindak Pidana Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pegawai Negeri, seperti tercantum dalam pasal 412 KUH Pidana.

Berdasarkan pengakuan Helena melalui surat elektronik yang diterima wartawan, pelaporan dilakukan menyusul pemblokiran rekening perusahaannya. Pemblokiran dilakukan karena ada kecurigaan transaksi tersangka narkotika, WW, dengan rekening tersebut.

Saat perusahaan Helena hendak melakukan transaksi dari hasil jual-beli 800 ribu dolar Singapura, pihak bank memberitahukan tidak dapat melakukan transaksi, karena dilakukan pemblokiran sesuai permintaan BNN ke PPATK. Blokir tertanda tangan Benny Marmoto.

Blokir dilakukan Februari 2012. Helena merasa dirinya tidak mendapat laporan terkait itu. Helena diperiksa BNN pada Oktober 2012. Beberapa kali Helena berupaya mencari kejelasan kepada BNN. Namun dirinya tidak mendapatkan jawaban terkait pemblokiran. Dirinya mengaku sudah dirugikan atas pemblokiran itu.

Benny sendiri menepis semua tuduhan tersebut. Menurut jenderal polisi bintang dua ini, tuduhan dan laporan hukum terhadap dirinya merupakan bagian dari skenario pembunuhan karakter dan upaya pemberantasan narkoba. Ia mencurigai, ada oknum bandar narkoba yang mendalangi pelaporan tersebut.

"Laporan ini tidak berdasar. Yang pertama, saya tidak mengenal si pelapor dan tidak pernah ketemu pelapor. Bisa jadi, ini ulah oknum yang terima jatah preman, serta pihak-pihak yang merasa terganggu dengan operasi BNN," kata Benny.

Lebih lanjut, Benny memastikan, dalam setiap penanganan perkara, dirinya sengaja tidak bersentuhan dengan pihak yang diduga terlibat jaringan narkoba. "Dan saya memang tidak ikut campur dan tidak mau ketemu," ujarnya.

Terkait materi pelanggaran yang dilaporkan Helena, pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara itu menerangkan, kasus yang melibatkan rekening pengusaha perempuan itu sudah masuk dalam proses penyidikan. Sebelum meningkatkan status penyelidikan ke penyidikan, pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama. Adapun pemblokiran, menyusul laporan PPATK terkait aliran mencurigakan.

"Sudah dilakukan gelar (perkara) melibatkan BI, PPATK, Ditjen Pajak, Bareskrim," kata Benny.

Hasil dari gelar perkara selanjutnya dilakukan penyidikan. Helena melalui perantara bersikukuh meminta rekening itu dibuka. "Karena tidak dituruti, dia mengancam akan lapor ke Bareskrim," kata Benny.


BNN Tangkap Dua Tentara Bandar Narkoba

Di tengah posisi Benny J Marmoto yang tersudut dan isu perseteruannya dengan Bareskrim Polri, BNN malah menggeliat. Lembaga pemberantas narkoba ini menangkap dua personel TNI, Serda RY dan Serma BW alias Er atas dugaan peredaran narkotika di wilayah Pekanbaru, Riau. Tidak main-main, dua prajurit TNI ini berperan sebagai pemasok narkotika ke beberapa klub malam di Pekanbaru. Serda BW bahkan menjabat sebagai Provost TNI.

"RY berpangkat sersan dua, berdinas di Provost TNI," kata salah seorang penyidik BNN, Kamis (4/7). Sementara BW berdinas di sebuah kesatuan di Riau. “BW diidentifikasi sebagai pemasok utama ekstasi di beberapa diskotek,” imbuhnya.

Awalnya, BNN menangkap BW sekitar Selasa siang pukul 11.00 WIB di Jalan Sekuntum III, Pekanbaru, sesaat setelah melakukan transaksi bersama RY. "Dari tangan yang bersangkutan, ditemukan 300 butir narkoba," kata sumber tersebut. Tim BNN kemudian membuntuti RY. Oknum TNI tersebut akhirnya diringkus di rumah teman perempuannya di kawasan Jondul Baru, Pekanbaru.

Jumat (5/7), BNN menggeledah rumah Serma BW oknum anggota TNI AU di Pekanbaru. Dari penggeledahan itu, alat penghitung uang pun disita BNN.

Ketua RT 02/RW 01 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Hairunas, menceritakan ketika tim BNN akan menggeledah, dirinya bersama dua warga lainnya diminta untuk mendampingi. Selama penggeledahan, beberapa ruangan di rumah Serma BW di Jalan Alihklas Gang Mantri No. 10 itu dimasuki tim.

"Kita hanya diminta untuk menyaksikan jalannya penggeledahan saja. Begitu juga ketika tim polisi militer TNI AU datang turut mendampingi," kata Hairunas.

Masih menurutnya, selain Tim BNN menyita alat penghitung uang, sejumlah buku tabungan juga turut disita. "Ada juga uang disita dari rumah tersebut," kata Hairunas. (lpn/dt/arw)

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER