Kisah Buruh di Jakarta yang Digugat Perusahaan Gara-gara Mogok Kerja

Rabu, 04 September 2013  22:51

Kisah Buruh di Jakarta yang Digugat Perusahaan Gara-gara Mogok Kerja

Ironis. Seorang Umar Farouq, buruh PT Doosan Cipta Busana Jaya, yang berusaha memerjuangkan nasibnya dengan meminta upah minimum provinsi DKI sebesar Rp 2,2 juta justru di-PHK alias pemutusan hubungan kerja. Tidak hanya itu, perusahaan juga menggugat uang ganti rugi Rp 2,04 miliar.

UMAR FAROUQ tak pernah menyangka, baru dua hari diangkat menjadi perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di PT Doosan Cipta Busana Jaya, yang berada di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Cakung Cilincing, Jakarta Utara, sudah memimpin aksi mogok kerja menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP).

Sayangnya, niat mulianya itu harus berakhir tragis. Kini ia dan temannya harus menjadi pesakitan dan digugat senilai Rp 2,04 miliar oleh perusahaan.

"Memang, sesuai anggaran dasar rumah tangga organisasi, saya diangkat oleh Pimpinan Unit Kerja (PUK) Jakarta Utara. Baru sekitar dua hari, setelah itu kita lakukan aksi mogok kerja," kata Umar saat ditemui setelah mengikuti sidang gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Utara, Rabu (4/9).

Umar yang bekerja di pabrik garmen asal Korea itu mengaku sudah menjadi pekerja sejak tahun 2006. Dari pertama kali mendapatkan gaji sebesar Rp 900 ribu hingga terakhir mendapatkan upah Rp 1,8 juta  mengaku tidak pernah mendapatkan kejelasan status kerja.

"Sejak pertama kali sampai saya keluar, tak pernah ada kontrak, ya begitu saja, perpanjangan doang," kata pria asal Madura itu.

Karena itulah, Umar pun berniat memperjuangkan hak-hak teman senasibnya. Sayangnya, setelah kini menghadapi gugatan, Umar tak tahu harus membayar pakai apa. Menurut dia, bentuk uang tunai sebanyak itu tak pernah ia lihat seumur hidupnya. "Enggak tahu kayak gimana nantinya, lihat saja belum pernah," ujarnya sambil tertawa.

Sejak  di-PHK secara sepihak, Umar mengaku sudah lima bulan tak memiliki pekerjaan. Kini, ia harus sibuk mengurusi kasusnya, satu anak dan istrinya yang juga tinggal di Malaka 3, Rorotan, Jakarta Utara, masih belum jelas nasibnya. "Mungkin ujung-ujungnya saya kirim ke kampung saja," terangnya.

Di tempat yang sama, tergugat lainnya, Mochamad Halili, menjelaskan pihaknya siap mengumpulkan koin, jika nanti gugatan miliaran rupiah itu dikabulkan pengadilan. "Kita dan teman-teman yang lain, siap mengumpulkan koin seperti Prita, jika nantinya kita diharuskan membayar senilai yang digugat," ujar Halili.

Pengadilan menjadi jalan akhir setelah proses mediasi gagal menemui jalan tengah. PT Doosan mengaku mengalami kerugian Rp 2,04 miliar akibat aksi mogok kerja yang dilakukan para buruhnya. Aksi mogok kerja itu terjadi selama 2 hari.

Aksi mogok pada 7 sampai 8 Maret itu diikuti SPN dan dipimpin Ketua Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Utara Mochamad Halili dan perwakilan SPN PT Doosan Cipta Busana Jaya, Umar Farouq. Keduanya pun menjadi tergugat dengan tuntutan miliaran rupiah itu.

Apa yang menimpa Umar dan temannya juga pernah dialami buruh di Surabaya. Gara-gara memimpin aksi demo, buruh PT Maspion juga digugat perusahaan Rp 5,4 miliar. Namun gugatan ini kandas, baik di tingkat pertama, banding, dan kasasi.

Seperti dalam berkas kasasi yang dilansir panitera Mahkamah Agung (MA), kasus ini bermula saat terjadi demonstrasi buruh di Unit IV, Romokalisari, Surabaya, pada 26-31 Oktober 2005 dan 14-16 November 2005. Maspion menengarai aksi demo itu digerakkan oleh M Imam, Wisanto Hariyadi dan Edi Siswanto.

Dalam berkas gugatannya, Maspion menuduh aksi itu liar karena tidak memberitahukan terlebih dahulu ke polisi. Atas aksi ini, Maspion merasa dirugikan karena hilangnya kapasitas produksi, hilangnya order pembelian dari pihak ketiga, hilangnya nama baik perusahaan, jatuhnya kredibilitas Maspion di mata relasi, pelanggan, dan investor.

Atas hal itu, Maspion menggugat ketiga aktivis buruh itu sebesar Rp 5,4 miliar dengan perincian kerugian immateril Rp 1 miliar dan sisanya kerugian materiil.

Guna memuluskan gugatannya, Maspion juga memohon kepada majelis hakim untuk melakukan sita jaminan rumah tinggal ketiga buruh tersebut. Maspion juga meminta majelis hakim menjatuhkan uang paksa sebesar Rp 100 ribu per hari kepada para tergugat.

Atas gugatan ini, buruh pun tak terima dan memilih menggugat balik sebesar Rp 5 miliar untuk kerugian immateril dan kerugian materiil sebesar 817 juta. Buruh juga mengggugat balik supaya surat PHK dicabut dan dipekerjakan kembali.

Atas gugatan ini, PN Surabaya pada 21 September 2006 memutusakan tidak menerima gugatan tersebut. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada 3 Juli 2008. Atas vonis ini, Maspion pun mengajukan kasasi. Tapi apa kata MA?  MA Menolak permohonan PT Maspion, menghukum pemohon kasasi Rp 500 ribu. (jk/sby/rum)

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER