Calon Panglima TNI Diusik ‘Operasi Sajadah’

Kamis, 01 Agustus 2013  00:53

Calon Panglima TNI Diusik ‘Operasi Sajadah’
Jakarta (BM) – Calon tunggal Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, terancam gagal menduduki jabatannya. Itu menyusul sorotan publik yang menuding Moeldoko terlibat ‘Operasi Sajadah’ saat masih menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi tahun 2011 silam. Operasi tersebut menuai kecaman banyak pihak karena menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.
Pihak yang pertama membuka ‘aib’ Moeldoko adalah Juru Bicara Ahmadiyah, Firdaus Mubarik. Ia mengingatkan, setelah penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Banten, pada 2011, terjadi penekanan oleh TNI hampir di seluruh Jabar. 
Saat itu, Moeldoko dianggap orang yang ikut bertanggung jawab atas operasi militer itu. Karena personel TNI ikut serta dalam upaya mengintimidasi, mendatangi rumah, memanggil, hingga meminta Ahmadiyah untuk meninggalkan ajarannya.
"Sebelum, peristiwa Cikeusik, gerakan intimidasi biasanya dilakukan oleh polisi dan pejabat pemerintah daerah, tapi setelahnya tidak," ucap Firdaus, Rabu (31/7). 
Firdaus mengatakan, saat itu Moeldoko masih berpangkat mayor jenderal dan menjabat Panglima Daerah Militer III Siliwangi. "Tapi Moeldoko membantah bila TNI terlibat," kata Firdaus. 
Bantahan itu disampaikan ketika bertemu dengan aktivis hak asasi manusia, seperti Direktur Eksekutif Human Rights Working Group, Choirul Anam; dan aktivis KontraS, Syamsul Alam Agus. Setelah bertemu dengan para aktivis HAM, Moeldoko langsung menarik semua personelnya di wilayah. 
"Tiba-tiba secara fisik menghilang dari peredaran," tandas Firdaus. Namun begitu, Firdaus menolak berkomentar soal posisi Moeldoko yang sekarang menjadi calon tunggal Panglima TNI. 
Info dari Firdaus dibenarkan Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hassanudin. "Operasi Sajadah yang digelar Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyisir orang-orang Ahmadiyah," ujarnya.
Meskipun secara karier kemiliteran, ia mengakui Moeldoko memang memenuhi syarat menjadi Panglima TNI. Tubagus mengatakan, Moeldoko pernah menempati posisi strategis di TNI meski tidak dalam waktu lama. 
"Riwayat jabatannya walaupun sebentar-sebentar pernah menjabat KSAD dua bulan. Dua kali jabatan ‘bintang tiga’ sebagai Wagub Lemhanas dan Wakasad. Dia juga pernah dua kali Panglima Kodam," kata politisi PDI Perjuangan ini. 
Menurut Tubagus, ada lima poin penting yang mesti diselesaikan Panglima TNI mendatang. Pertama, meningkatkan disiplin TNI yang dianggap makin merosot dengan adanya kasus Cebongan dan perkelahian antar-TNI dengan Polri. Kedua, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. 
Ketiga, meneruskan reorganisasi TNI melalui program MEF (minimum essensial force). Selanjutnya, keempat adalah tetap menjaga netralitas TNI. 
Kelima, menyelesaikan perangkat-perangkat lunak TNI sesuai UU TNI Nomor 34/2004 antara lain menuntaskan soal bisnis TNI, Peradilan umum untuk militer, hukum disiplin militer, doktrin-doktrin TNI yang sesuai dengan teknologi dan HAM, dan pembinaan karier. “Kami akan uji dulu kelayakan dan kepatutannya di Komisi I,” pungkas pria yang juga purnawirawan Jenderal TNI ini. 
Sementara anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, juga membenarkan sorotan publik terhadap keterlibatan Moeldoko dalam operasi militer menyisir warga Ahmadiyah di Jabar dan Banten. 
"Soal kejadian di Jabar, itu catatan penting. Dia memakai sandi 'operasi sajadah'. Dari situ saja sudah terlihat tujuannya damai. Kalau belakangan hasilnya tak damai, ya itu jadi masukan penting bagi kami. Silakan masyarakat serahkan bukti konkret kalau itu tindakan keliru oleh Moeldoko," kata anggota Komisi I DPR, Hayono Isman, di Jakarta, Rabu (31/7).
Operasi sajadah merupakan kode sandi yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Achmad Heryawan, untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat. Operasi ini digelar guna mengembalikan warga Ahmadiyah ke ajaran Islam yang benar. Sayang, dalam prosesnya operasi sajadah diwarnai intimidasi bahkan kekerasan kepada warga Ahmadiyah.  (bs/tp/arw)
 

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER