Sorot Dunia Kerja sampai Kekerasan Anak

Rabu, 19 Juni 2013  00:30

Sorot Dunia Kerja sampai Kekerasan Anak
Kediri (BM) – Gelar Kota Layak Anak seolah jadi prestise tersendiri bagi beberapa daerah. Bahkan ada persiapan khusus agar gelar itu menghampiri. Seperti yang dilakukan Kota Kediri. Menyongsong pengukuhan gelar, Dinas Sosial dan Tenagakerja (Dinsosnaker) setempat mengingatkan pengelola perusaahaan tidak memperkerjakan anak-anak.

Sebab, pekerja anak disebut sebagai salah satu indikator tidak layak yang haram terjadi. Kadinsosnaker Kristianto menjelaskan, sekitar 50 pengelola perusahaan sudah dikumpulkan untuk diberikan pemahaman serupa tentang undang-undang perlindungan anak dan penjelasan tentang hak-hak anak. “Kota Kediri harus bersih dan bebas dari pekerja anak. Meski potensi pekerja anak di Kota Kediri kecil, tetapi langkah antisipasi tetap dilakukan, salah satunya melalui sosialisasi,” tegasnya, Selasa (18/6).

Ada 31 indikator yang diberikan pusat untuk tiap daerah yang ingin meraih gelar itu. Diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang layak, hingga hak sipil anak. “Harapan saya, Kota Kediri sebagai kota layak anak bisa terwujud dengan dukungan semuanya, masyarakat dan seluruh komponen yang terlibat,”ujarnya.

UU Perlindungan Anak No. 23/2002 menyebutkan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18. Dan boleh memperkerjakan anak asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Diantaranya tidak boleh memperkerjakan anak di atas 3 jam, dapat restu dari orang tua, selain itu harus diperkerjakan di waktu siang hari dan tidak mengganggu sekolah anak.

Kristianto mengakui, pekerja anak memang masih berpotensi terjadi. Terutama di daerah-daerah pelosok yang minim pengawasan. Biasanya ada di sektor perkebunan dan pertanian. Kota Kediri sendiri masih rawan pekerja anak terutama di bidang retail dan home industry. Namun, dia mengklaim, hasil pantauan Dinsosnaker selama ini tidak ditemui.

Sementara di Lamongan, kekerasan anak jadi fokus utama untuk meraih gelar itu. Kendati sudah memiliki gugus tugas yang menangani perlindungan anak, untuk menuju Lamongan sebagai kota layak anak, maka dibentuklah Forum Partisipasi Anak (FPA). Anggota dan pengelola forum ini sendiri adalah anak-anak.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanan (PPKB) bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Lamongan, Selasa (18/6), mengadakan Forum FPA di Ruang Sabha Dyaksa. Kegiatan itu juga dibarengi rapat koordinasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Hadir dalam kesempatan itu, lebih dari 40 orang anak yang merupakan perwakilan dari pengurus OSIS SMP dan SMA, SLB, Pondok Pesantren, Panti Asuhan, anak korban kekerasan, dan wakil dari anak jalanan.

Menurut kepala Badan PPKB Hamdani Azhari, dalam menangani anak-anak bermasalah dengan hukum, diharapkan agar lembaga pengadilan, kejaksaan, maupun kepolisian bekerja sama dengan Badan PPKB. “Rata-rata kasus yang terjadi pada anak-anak adalah akibat bersentuhan dengan teknologi komunikasi dan informasi,” demikian ungkapnya.

Sementara Sekkab Lamongan Yuhronur Efendi mengingatkan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan anak. Seperti permasalahan sosial, kesehatan dan gizi buruk, KDRT terhadap anak dan perlindungan terhadap anak cacat. “Karena itu, kita harus banyak berpikir dan berinisiatif dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak,” kata dia.

 Ditegaskannya, Pemkab Lamongan sangat mendukung perlindungan anak dengan dikeluarkannya berbagai regulasi dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan anak. Bahkan, lanjut dia, pemerintah juga sudah menerbitkan Perda Nomor 5/2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Selanjutnya, dia juga mengharapkan agar lewat FPA yang dibentuk, aspirasi dan partisipasi anak-anak bisa ditampung dan dimanfaatkan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masa depan mereka. (bad/bud/dim/epe)

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER