Penyaluran BLSM di Situbondo Amburadul

Jumat, 15 September 2013  23:02

Penyaluran BLSM di Situbondo Amburadul

Data penerima BLSM di Kabupaten Situbondo yang kacau

SITUBONDO –  Pemerintah Situbondo mengaku kesulitan untuk menentukan para penerima BLSM. Pasalnya, banyak warga miskin yang seharusnya berhak menerima BLSM, justru tidak masuk dalam daftar penerima. Namun, Pemkab dan anggota parlemen Situbondo menyatakan siap memfasilitasi masyarakat yang berhak menerima BLSM tetapi belum dipenuhi haknya oleh pemerintah

Banyakanya kasus keterkaitan dana BLSM yang amburadul pendataan penerima bantuan untuk warga miskin tersebut mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Melihat carut marutnya penerimaan BLSM ini, Pemkab dan DPRD Situbondo akhirnya melakukan rapat koordinasi yang melibatkan BPLS, PT POS dan TKPK.

Wakil Ketua DPRD Situbondo, Hadi Prianto, mengatakan bahwa pihaknya kesulitan untuk mendapatkan data penerima BLSM. Bahkan, untuk membuktikan hal ini, dirinya secara pribadi meminta kepada salah seorang sekdes daftar penerima BLSM, namun hasilnya nihil. “Bagaimana kami bisa melakukan evaluasi jika datanya saja tidak ada. Ini agak aneh, sebab data dikatakan hilang dan banyak perubahan,” kata Hadi.

Selain itu, lanjut Hadi, hampir semua data penerima BLSM di Situbondo, dinilai salah sasaran. Bahkan, warga miskin yang layak menerima bantuan dari pengurangan subsidi BBM itu, tidak terdaftar dan terdata dalam peneriman  BLSM. “Kasihan warga yang benar-benar miskin namun tidak masuk daftar penerima BLSM. Kita akan evaluasi hal ini,” tukasnya.

Sementra itu, Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Zeiniye, S.Ag, menyatakan bahwa perlu ada pengawalan serius untuk perbaikan data penerima BLSM pada tahap berikutnya. Sebab jika tidak, data penerima BLSM akan tetap kacau. “Tidak cukup hanya sosialisasi, semua yang terlibat dalam penerimaan BLSM itu perlu dievaluasi, dan ini harus cepat dilakukan,” kata Zeiniye, Minggu (15/9).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo, Syaifullah, mengatakan bahwa dari hasil rapat dengan DPRD, pihaknya akan segera mengambil sikap untuk desa yang masih mengalami permasalahan BLSM agar segera melakukan musyawarah desa (musdes). Dan, musdes ini akan difasilitasi oleh TKPK yang sudah dibekali pelatihan dan kemampuan lainnya tentang metode dan cara melakukan musdes/muskel di masing-masing kecamatan. “Kami bersama dengan DPRD akan mengumpulkan para kepala desa dan camat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan BLSM agar penerimaan berikutnya bisa lebih baik,” katanya. 

Melihat carut marutnya data penerimaan BLSM ini, Ketua LSM Transparansi Junaedi Rovi, menilai bahwa kekacauan data itu bukan berasal dari desa, melainkan dari pusat. "Ini terbukti data yang ada berasal dari pusat. Kalau dari desa setempat, kami melihat tidak ada kesalahan. Dan, pemerintah seharusnya lebih proaktif  terhadap warga miskin. Jangan hanya melihat data dan langsung mengiyakan saja. Akibatnya kacau. Orang yang seharusnya layak menerima, justru tidak menerima," katanya.

Sebelumnya, Bupati Situbondo Dadang Wigiarto berharap, jumlah penerima BLSM sama dengan jumlah penerima raskin, sehingga tidak akan ada gejolak di tengah masyarakat. Namun, pada kenyataan di lapangan, data yang ada justru bermasalah (edo/dib/ami).
 
 
 

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER