Gubernur-Dinas Pendidikan Tidak Sinkron

Jumat, 21 Juni 2013  00:03

Gubernur-Dinas Pendidikan Tidak Sinkron
SURABAYA (BM) – Para penerima dana Bantuan Operasional Daerah untuk Madrasah Diniyah (BOSDA Madin) bisa bernafas lega. Namun pencairan dana tersebut masih menunggu data dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, pencairan BOSDA Madin sebenarnya tidak ada masalah. Pemprov Jatim sudah melakukan verifikasi umur, dari tingkat Ula yang semula 15 tahun menjadi 12 tahun atau setara dengan lulusan SD, sedangkan untuk tingkat Wustho yang semula 18 tahun menjadi 15 tahun setara dengan lulusan SMP.

Terkait dengan verifikasi umur tersebut, Pemprov Jatim tinggal meminta data dari Kanwil Kemenag Jatim. Data itupun langsung menggunakan by name by address, sehingga penyaluran bisa tepat sasaran. “Jadi kendala itu pada data di Kanwil Kemenag, bukan di kita. Kabupaten dan Kota juga bukan tidak mengusulkan proposal, tapi ada syarat yang kemarin harus menyesuaikan syarat pendidikan Diknas dan departemen pendidikan terkait dengan umurnya,” tandasnya.

Gubernur yang akrab dengan sapaan Pakde Karwo ini mengatakan bahwa seluruh dana BOSDA Madin di tanggung Pemprov, dengan alokasi Rp15 ribu per bulan untuk tingkat Ula, Rp25 ribu per bulan untuk tingkat Wustho dan Rp300 ribu per bulan untuk guru Madin. Sehingga semua alokasi anggaran ada para Pemprov Jatim dan bukan berupa shearing anggaran dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. “Yang shearing anggaran itu kan program Ponkesdes, bukan BOSDA Madin,” tandasnya kemarin.

Di satu sisi, anggota Komisi E DPRD Jatim Ahmad Jabir mengatakan, ada perbedaan terkait alokasi anggaran BOSDA Madin yang disampaikan Gubernur dengan apa yang disampaikan Dinas Pendidikan Jatim. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil Kemenag Jatim diketahui bahwa dana BOSDA Madin adalah shaaring dengan Kabupaten dan Kota, khususnya untuk alokasi BOSDA Madin semester kedua.

Untuk itu, lanjut politisi dari Fraksi PKS ini, Komisi E DPRD Jatim sempat muncul pernyataan yang mengharapkan supaya Gubernur Jatim mau mengambil alih semua dana BOSDA Madin supaya program ini tetap bisa berjalan. “Tapi, berdasarkan keterangan dari Gubernur, Pemprov Jatim malah sudah mengalokasikan anggaran BOSDA Madin. Ini berarti yang di bawah itu tidak tanggap terharap program Gubernur,” katanya.

Terkait dengan masalah ini, Jabir meminta supaya segera ada sinkronisasi. Dengan demikian pencairan anggaran BOSDA Madin bisa segera dilakukan. Sebab berdasarkan dari laporan yang diterima, pencairan BOSDA Madin untuk semester kedua ini tersendat karena banyak daerah yang belum mengajukan proposal pencairan. (vic/epe)

TERKINI

SELENGKAPNYA

FOKUS

SELENGKAPNYA
E-PAPER